KEADILAN, KEMAKMURAN DAN DEMOKRASI

Ditengah carut marutnya kondisi negara kita ini, sudah sepantasnya sebagai generasi muda kita mencoba mencari alternatif-alternatif tindakan yang dipandang mampu membawa angin segar perubahan itu. Mengintrodusir dari apa yang pernah disampaikan Heraclitos bahwa, tidak ada yang abadi didunia ini kecuali perubahan. Dengan demikian perubahan (mungkin reformasi, bahkan juga revolusi) adalah harga mati.
Ketika kita berbicara tentang perubahan, sudah pasti yang kita maksud adalah perubahan suatu kondisi menjadi lebih baik. Sebagaimana yang sudah menjadi agenda rutin dinegara kita, setiap 5 tahun sekali kita menyelenggarakan pesta demokrasi (istilah yang sering dipakai adalah Pemilu). Agenda ini tidak lain adalah salah satu upaya untuk melakukan perubahan itu. Akan tetapi, samapi saat ini jarang sekali masyarakat kita yang mau berfikir tentang demokrasi dalam hubungannya dengan keadilan dan kemakmuran. Padahal tiap saat mereka selalu menuntut untuk ditegakkanya keadilan dan tercapainya kemakmuran kolektif.

Keadilan, Kemakmuran dan Demokrasi
Apakah demokrasi akan memproduksi kebenaran dan keadilan melalui metodologinya yang menyerahkan putusan kepada mayoritas suara? Tentu saja jawabannya bisa saja “ya” dan mungkin juga “tidak”. Akan tetapi, secara kritikal, yang pasti kebenaran dan keadilan tidak identik dengan kehendak mayoritas. Kalau kita telaah dari kacamata hokum, demokrasi ingin mewujudkan social justice (keadilan sosial) yang diabsahkan menjadi legal justice (keadilan legal), sehingga Negara dan aparaturnya dapat melaksanakan putusan justice itu dalam tindakan nyata.
Social justice seperti yang dimaksud diatas dapat diperoleh melalui dua jalan. Pertama, melalui lembaga politik semisal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Disini social justice itu ditransformasikan menjadi political justice. Keadilan dalam persepsi wakil rakyat. Kedua, melalui lembaga pro-yustisia (judical) semisal pengadilan atau bisa lewat lembaga arbitrase. Dalam kacamata hokum, proses ini akan melahirkan transformasi social justice menjadi legal justice.
Demokrasi, baik dalam artian politik maupun ekonomi, memiliki perhatian untuk menjadi instrument politik dalam pengaturan masyarakat modern yang plural. Demokrasi menjanjikan perwujudan keadilan dan kemakmuran dalam konteks perlindungan perangkat hak-hak asasi secara individual maupun kolektif. Secara hakiki dapat difahami bahwa esensi dari pembangunan hokum adalah “keadilan”, sedangkan esensi dari pembangunan ekonomi adalah “kemakmuran”. Yang manakan yang harus didahulukan, pembangunan hokum ataukan pembangunan ekonomi? Hasil analisis dua pertanyaan itu adalah suatu andaian logis teoritis. Secara praktis, dalam ruang, lingkup dan waktu pembangunan suatu komunitas bernegara, dapat dihayati, bahwa keduanya harus berjalan parallel walaupun kadang tidak seimbang.
Hukum dan ekonomi dengan demikian harus berjalan bersamaan dengan tetap berpegang pada “keadilan”. Politik menjadi penengah untuk mewujudkan fairness itu, mewujudkan konsensus yang adil, dan suasana kenyamanan-kedamaian. Proses politik demokratis diharapkan dapat melahirkan hukum yang adil dan efisien. Dengan demikian proses hukum juga akan menghasilkan dan melahirkan tatanan politik yang adil, terbuka, dan menunjang kemakmuran ekonomi.

Apa yang masih bisa kita harapkan?

Dari sedikit uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa, keadilan sosial bagaimanapun juga perlu didahulukan dari kemakmuran material untuk rakyat. Keadilan sosial menjadi kata kunci untuk menjadi tujuan dari demokrasi sebagai instrumen tatanan politik yang memiliki klaim etis. Kita hendaknya percaya bahwa keadilan akan mengarah pada keselamatan seluruh rakyat dan keadilan yang sempurna akan sungguh-sungguh menyelamatkan. Dan pasti, keadilan akan menuju pada kemakmuran yang merata, dan akan membawa kemakmuran yang bermakna. Dan apabila demokrasi tidak membawa pada keadilan sosial dan kemakmuran, “kita tidak butuh apa pun dari demokrasi”.